Categories
Berita

Perkara Perizinan Perfilman

Setelah lebih dari tujuh tahun terkatung- katung, saat ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kembali giat membahas rencana peraturan turunan dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman. Peraturan menteri ini seharusnya menjadi jawaban tuntas atas masalah pelaporan dan perizinan di sektor perfilman. Ketika urusan ekonomi kreatif dipisahkan dari Kementerian Pariwisata oleh Presiden Joko Widodo pada Oktober 2014, Kementerian Pariwisata menyerahkan sebagian urusan perizinan perfilman kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Tapi ketika Pusat Pengembangan Perfilman Kementerian Pendidikan berdiri, urusan perizinan ini hendak “ditarik” kembali ke Kementerian Pendidikan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *