Categories
Uncategorized

Pemerintah Tingkatkan Ekspor Komoditas Potensial di Tengah Pandemi Corona

[JAKARTA] Pemerintah akan meningkatkan ekspor komoditas yang potensial untuk mengurangi defisit transaksi berjalan (current account deficit/ CAD) dalam jangka pendek. Langkah ini dilakukan melalui koordinasi antarkementerian dan lembaga (KL) terkait. Menko Perekonomian Darmin Nasution merinci komoditas potensial yang kemungkinan masuk dalam daftar peningkatan ekspor adalah batubara, hasil perkebunan, dan beberapa yang menyangkut industri manufaktur. “Ada penugasan ke Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian, dan Menteri ESDM untuk membuat rincian dari rencana peningkatan ekspor dengan matriks komoditasnya apa, tujuan ke mana, dan sebagainya,” kata Darmin, di Jakarta, Selasa (4/9). Berdasarkan data Bank Indonesia (BI), ada kenaikan defisit neraca transaksi berjalan pada kuartal II­2018 yang tercatat sebesar US$ 8 miliar atau 3% dari PDB. Angka ini lebih tinggi dibandingkan defisit pada kuartal sebelumnya sebesar US$ 5,7 miliar atau 2,2% PDB. Selama semester I­2018, defisit transaksi berjalan sudah mencapai 2,6% PDB.

Darmin mengatakan, peningkatan jumlah ekspor harus dilakukan dengan memperhatikan perdagangan global. Upaya ini juga harus melihat negara tujuan, seiring dampak dari sikap Amerika Serikat yang melakukan perang dagang sehingga membawa dampak perlambatan ekspor di negara tersebut. Ia mengatakan rincian daftar menyangkut komoditas beserta tujuan ekspor diharapkan tersedia dalam dua hari ke depan. “Kami identifikasi satu per satu, ini akan diumumkan sebagai langkah peningkatan ekspor yang akan dilakukan dalam jangka pendek,” kata Darmin. Ia mengatakan, selain meningkatkan ekspor, di saat yang sama juga akan mengurangi impor. Langkah yang akan dilakukan dengan melihat kembali Pajak Penghasilan(PPh) impor dan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Pengurangan impor akan dilakukan untuk komoditas impor yang tidak terlalu dibutuhkan. Terkait TKDN, sektor yang dibahas terutama menyangkut proyek kelistrikan karena termasuk yang paling tinggi konten impornya. Konten impor untuk proyek jalan dan jembatan, menurut Darmin, tidak terlalu tinggi. “Evaluasi komoditi impor ini masih dalam penanganan Kementerian Keuangan,” kata Darmin. Sebelumnya Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Suahasil Nazara mengatakan, ada 900 komoditas impor barang konsumsi yang sudah dikenakan tarif PPh impor. Saat ini, pemerintah terus mengidentifikasi barang konsumsi yang akan dibatasi; produk mana yang sudah diproduksi di dalam negeri dan produk mana yang belum diproduksi serta produk yang memberi dampak multiplier effect untuk perekonomian.

Setelah Bea Cukai melakukan pengawasan terhadap Produk Impor Berisiko Tinggi (PIBT) maka tidak bisa melakukan impor secara borongan lagi. Ia mengatakan upaya ini dilakukan untuk memberikan sinyal jangka pendek untuk menjaga kondisi neraca pembayaran dan mengurangi CAD. “Data ini yang akan kami cocokan semua dan kita akan melakukan kenaikan tarif PPh impornya. Dari sekarang yang sudah kena itu akan kita naikkan. Ini untuk memberikan sinyal, yuk pakai produksi dalam negeri,” ucap Suahasil